LBH Ansor Buka Posko Online Bantuan Hukum Covid-19

Berita Terbaru Soal Hukum Soal Sulteng
Bagikan:

SOALKAKITA , JAKARTA – Pandemi virus corona berdampak sangat besar dan luas. Semua sektor terimbas. Saat ini saja, banyak perusahaan yang telah merumahkan karyawannya tanpa gaji. Tak sedikit juga yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan hukum. Potensi gelombang PHK akan terjadi. Sekarang saja sudah ada yang melakukan PHK. Kalau yang merumahkan karyawan tanpa gaji sudah banyak,” kata Abdul Qodir, Ketua Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jumat (10/4).

Menurut Qodir, LBH Ansor baik di pusat maupun di daerah telah banyak menerima laporan masyarakat di lapangan terkait dampak sosial, ekonomi, termasuk hukum akibat pandemi Covid-19.

“Berdasar dari kenyataan ini, LBH Ansor membuka Posko Online Bantuan Hukum Covid-19 yang melibatkan seluruh advokat dan paralegal LBH Ansor di kantor-kantor LBH Ansor yang tersebar di seluruh Indonesia,” tandas Qodir.

Qodir menjelaskan, melalui Posko Online Bantuan Hukum Covid-19 masyarakat dapat bertanya atau berkonsultasi terkait dampak Covid-19 ini.  

“LBH Ansor akan memberikan konsultasi hukum dan melakukan upaya hukum untuk mengatasi persoalan hukum yang menimpa masyarakat pencari bantuan hukum yang miskin dan marjinal. LBH Ansor akan fokus pada isu-isu yang meliputi namun tidak terbatas pada hak warga atas kesehatan dan hak pekerja,” ungkapnya.

“Bagi masyarakat yang ingin konsultasi gampang saja, silakan buka website LBH Ansor lbhansor.id. Klik ikon WhatsApp nanti akan langsung terhubung dengan admin,” jelasnya.  

Ketua LBH GP Ansor Banten Alfin Putrawan menambahkan, kehadiran posko pengaduan tersebut merupakan ikhtiar LBH GP Ansor Banten dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi virus corona, terutama buruh pabrik.

“Melalui posko aduan online ini agar buruh atau pekerja dapat terdata dengan baik. Selanjutnya data tersebut bisa kita sampaikan kepada pihak terkait sebagai acuan dalam mengambil kebijakan,” kata Alfin. 


Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *