Dana Pokir 14 Anggota DPRD Terancam Ditunda

Berita Terbaru Soal Parigi
Bagikan:

Reporter: Akbar Lehalima

SOALKAKITA, Parigi Moutong – Dana Pokok Pikiran (Pokir)14 Anggota DPRD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah terancam  ditunda untuk tahun 2020.

Berdasarkan pantauan Soalkakita,com. Senin (24/8) dalam ruang sidang DPRD dengan  agenda laporan realisasi semester I dan prognosis  6 Bulan kedepan atas APBD TA tahun 2020.

Dalam pembahasan tersebut Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto mengatakan, penundaan dana aspirasi bukan berdasarkan individu selaku ketua DPRD namun berdasarkan perintah lewat pihak kedua.

Namun penundaan dana pokok pikiran (Pokir) tidak berbanding adil berdasarkan jumlah anggota legislatif yang mencapai 40 orang yang duduk dikursi pilihan masyarakat.

Sayutin, menjelaskan ditundanya dana pokir bagi 14 Anggota DPRD itu berdasarkan perintah, dan harus ada kelarifikasi,

” Tatkala Saya tidak mau mengklarifikasi, terkait itu perintah. Kalau begitu mainya saya juga masih pengang paur anggaran,  kalau mau begitu caranya ‘oke-oke’, saja tidak ada persoalan, ” ujarnya.

Pasalnya penundaan dana pokir itu disampaikan lewat salah satu kadis kepada Ketua DPRD secara resmi,  untuk dipotong dana pokir bagi 14 orang anggota DPRD. 

Dengan nada suara yang begitu tegas,  Sayutin menegaskan tatkala apabila pemotongan itu  terjadi, setiap ada pembahasan APBD, untuk teman-teman di badan anggaran setiap ada pembahasan yang menjadi kesepakatan bersama harus di paraf, dan paraf itu yang menjadi modal kita atas perubahan APBD,

” Berdasarkan pengalaman kemarin, pada saat ditetapkan APBD yang sudah di bahas oleh DPRD ‘sontak, perubahan pergeseran mencapai 61 persen. Sebelum perubahan Pandemi Covid-19, ” terangnya.

Harapnya kepada Badan Anggaran (BANGGAR) nantinya untuk lebih teliti sehingga apa yang menjadi keinginan teman-teman bisa terakomodir, dan kegiatan-kegiatan DPRD bisa berjalan dengan baik,

Dia menambahkan, Berdasarkan Peraturan Mentri (Permen) Nomor 76,yang mengatur, maka pihaknya sudah serahkan kepada depokir dan menunggu eksekusi pemerintah ia atau tidak, jangan sampai ada 14,24 itu yang menjadi repot, ”pungkasnya.


Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *