Reporter: Fadal
SOALKAKITA, SIGI – Tiga komunitas masyarakat adat sigi menemui Bupati Kabupaten Sigi Irwan Lapata, S.Sos., M.Si Provinsi Sulawesih Tengah, terkait penolakan hasil vertek Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pantauan media ini Kamis (1/07). Pertemuan tersebut berlangsung di ruangan kantor bupati sigi dan di hadiri oleh perwakilan tiga masyarakat adat yaitu Ngata Toro, Moa dan To Lindu serta SEKBER kawal hutan adat sulteng. Terdiri dari AMAN Sulteng BRWA Sulteng KPA Sulteng KPST Sulteng dan KARSA Sulteng sebagai pendamping masyarakat adat.
Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapata, S.Sos., M.Si mengatakan, sebagai perpanjangan tangan Negara ia telah mengakui dan membekukan hutan adat yang ada di Kabupaten Sigi dalam bentuk SK.
“Sebagai perpanjangan tangan negara, saya sudah bekukan hutan adat dalam bentuk SK,” ucapnya
Lanjut ia. sejak awal Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi suda mengakui Wilayah adat ini, dan menginginkan wilayah adat juga dapa di akui oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat.
“Pemda Sigi tetap berdiri di atas sikap dan pendapat masyarakat Adat,” tuturnya
Irwan menuturkan, menyikapi hasil rekomendasi tim verifikasi teknis KLHK, Pemda Sigi dan tiga komunitas masyarakat adat akan mengundang DPRD Sulawesi Tengah dalam pertemuan membanguna kesepakatan bersama.
“Pertemuan itu nantinya, untuk membangun kesepakatan bersama pemerintah sigi dalam hal ini . Bupati Sigi, DPRD Sulteng dan tiga komunitas adat, di laksanakan di Toro, Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi,” jelasnya
Selai itu, kata ia, pihaknya dan tiga perwakilan dari masing-masing komunitas adat juga akan mengadakan audiens dengan KLHK pusat. Serta melibatkan Gubernur dan DPRD Sulawesi Tengah.
Setelah itu, akan di lakukan pertemuan dengan masyarakat adat Kabupaten Sigi, yang memberikan waktu satu bulan. Jika tidak ada proses lanjutan akan melakukan aksi demostrasi.
“Apabila dalam waktu satu bulan tidak ada proses lanjutan, maka akan di laksanakan aksi demonstrasi. Saya yang akan pimpin langsung aksinya, saya akan beorasi,” terangnya
Irwan juga menerangkan, akan menyurat kepada Instansi terkait. Atas penolakan hasil sementara dari tim verifikasi teknis dengan bukti-bukti dan alasan penolakan dari tiga masyarakat adat.
“Sebenarnya masi banyak yang perlu kita selesaikan secara administrasi dalam melakukan penolakan dan kita sampaikan dengan alasan masing-masing,” Pungkasnya.
