Parigi Moutong – Rumah Hukum Tadulako menyatakan akan segera melaporkan sejumlah temuan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Kabupaten Parigi Moutong.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Nur Fitri yang menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi data dan bukti terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut.
“Kami sudah pegang datanya. Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan temuan-temuan ini ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujar Nur Fitri.
Menurutnya, temuan dalam LHP APBD 2025 tersebut mengindikasikan adanya potensi penyimpangan yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan.
Rumah Hukum Tadulako juga menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Langkah pelaporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih tegas, sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
