PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya. Hal ini bertujuan memperkuat perekonomian kawasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, serta didukung Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Turut hadir perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, para pejabat pimpinan tinggi pratama, tim penyusun Unhas, perwakilan lembaga ekonomi, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait.
Bupati mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dan konsultasi dengan masyarakat. Ia menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh mencakup produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi, hingga akses pasar.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” ujar Bupati melalui sambutan tersebut.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil. Namun, masih terdapat tantangan seperti akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, serta jaminan kualitas dan akses pasar. Oleh karena itu, FGD diharapkan menjadi wadah verifikasi data, penentuan komoditas unggulan, dan penyusunan arah pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
Bupati menekankan bahwa setiap rencana harus disusun secara spesifik, terukur, dan berbasis pasar memperhatikan kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik, serta kesiapan penyerapan hasil produksi. Ia juga meminta sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Dokumen akhir nantinya diharapkan bersifat operasional, realistis, dan dapat ditindaklanjuti, lengkap dengan matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik. Hasil FGD diharapkan menjadi dasar penetapan langkah pembangunan yang tepat sehingga potensi kawasan dapat dikelola secara berkelanjutan dan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Parigi Moutong.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
