Buka Forum Lintas Perangkat Daerah 2026, Pemkab Parigi Moutong Fokuskan RKPD 2027 pada Pengentasan Kemiskinan dan Stunting.

PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mulai menyusun strategi pembangunan tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kamis pagi (12/3/2026).

Mewakili Bupati Parigi Moutong, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimple, hadir membuka acara sekaligus menekankan bahwa forum ini merupakan wadah krusial untuk menyelaraskan program kerja antar-instansi guna menjawab tantangan besar daerah.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Aswini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas. Namun, fokus utama pembahasan tematik tahun ini mengerucut pada tiga isu sentral : Pengentasan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, dan Dukungan terhadap Posyandu Plus berbasis 6 SPM.

“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan: kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini.

Terkait pengentasan kemiskinan, Pemkab menuntut intervensi tepat sasaran berbasis data akurat. Program pemberdayaan ekonomi harus diintegrasikan dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, untuk stunting, Aswini mengingatkan bahwa target penurunan prevalensi adalah mandat nasional. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga menyangkut sanitasi, air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, program Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan. Posyandu harus bertransformasi tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi pusat integrasi layanan sosial dasar lainnya yang bermuara pada pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial.

Di akhir sambutan, Aswini memberikan pesan kuat kepada seluruh kepala perangkat daerah agar membuang jauh-jauh ego sektoral.

“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolaboratif, cross-cutting program, dan sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib (SPM) terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” tambahnya.

Melalui forum ini, Pemkab Parigi Moutong berharap sumbangsih saran dari para pemangku kepentingan dapat menghasilkan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) 2027 yang berdampak positif dan signifikan bagi pembangunan daerah.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong