Disdikbud Parigi Moutong Uji Coba Sekolah Lima Hari, Tunggu Persetujuan Bupati

Soalkakita, Parigi –  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, menyampaikan rencana penerapan sistem sekolah lima hari (full day school) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Hal ini disampaikan, Sunarti kepada sejumlah wartawan usai meninjau program revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (20/1/2026).

Selain meninjau kondisi fisik bangunan sekolah, Sunarti menjelaskan bahwa wacana penerapan sekolah lima hari muncul berdasarkan aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa yang bekerja dan menginginkan kegiatan belajar mengajar berlangsung dari Senin hingga Jumat.

“Banyak masukan dari orang tua siswa agar anak-anak bisa libur di hari Sabtu, karena biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga,” kata Sunarti.

Namun ini tidak bisa langsung diterapkan, karena berimplikasi pada penambahan jam belajar hingga pukul 14.00 bahkan pukul 15.00 Wita.

Menurutnya, saat ini Disdikbud Parigi Moutong masih melakukan uji coba penerapan full day school di sejumlah sekolah.

Evaluasi difokuskan pada kesiapan tenaga pendidik, fasilitas pendukung, serta respon orang tua siswa.

“Anak-anak tentu membutuhkan makan siang. Hal ini bisa terbantu dengan program makan bergizi. Selain itu, kesiapan guru juga menjadi perhatian utama kami,” ungkapnya.

Sunarti mengungkapkan, beberapa kecamatan telah melaporkan kesiapan untuk melaksanakan sistem sekolah lima hari setelah libur semester.

Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.

“Jika mayoritas sekolah tidak memiliki kendala, barulah kami akan mengajukan izin kepada Bupati selaku penanggung jawab daerah untuk menerapkan full day school secara menyeluruh,” jelasnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berencana menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan proses belajar mengajar lima hari sekolah.

Ia menambahkan, sosialisasi kebijakan akan dilakukan oleh masing-masing kepala satuan pendidikan, dikawal oleh komite sekolah, serta melibatkan orang tua siswa di wilayah masing-masing.