Kawal Aspirasi Pemekaran Daerah, Ketua DPRD Parigi Moutong Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si. Hadiri RAPIMNAS FORKONAS PPDOB di Jakarta

Jakarta | Perjuangan penataan daerah dan usulan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) dari Kabupaten Parigi Moutong terus dikawal hingga ke tingkat nasional. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., menghadiri langsung Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB se-Indonesia yang digelar di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Agenda strategis ini menjadi ruang konsolidasi nasional bagi daerah-daerah yang memperjuangkan pemekaran wilayah, sekaligus membahas arah kebijakan penataan daerah bersama DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Alfres menegaskan bahwa kehadiran legislatif Parigi Moutong bertujuan untuk memperkuat posisi tawar daerah serta memastikan aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah tetap masuk dalam garis kebijakan nasional.

“Kami hadir di Jakarta untuk membawa amanah dan aspirasi masyarakat Parigi Moutong terkait penataan daerah. Perjuangan ini harus terus kita kawal secara bermartabat, rasional, objektif, dan konstitusional sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku,” tegas Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh.

RAPIMNAS FORKONAS PPDOB kali ini mengupas tuntas sejumlah agenda krusial, mulai dari Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), peta jalan (roadmap) pembentukan DOB, politik legislasi, hingga analisis kapasitas fiskal dan pembiayaan bagi daerah otonom baru.

Politisi Partai PDI-Perjuangan yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Parigi Moutong itu menyampaikan pandangan realistis mengenai dinamika pemekaran di tingkat pusat. Ia mengingatkan semua pihak untuk tetap mencermati kebijakan moratorium pembentukan DOB yang hingga kini masih berjalan.

“Kita harus transparan dan jujur kepada masyarakat bahwa keran pemekaran secara nasional masih dalam status moratorium. Oleh karena itu, perjuangan ini tidak boleh dibangun di atas euforia semata atau janji-janji instan. Masa moratorium ini justru harus kita manfaatkan sebagai momentum emas untuk berbenah dan memperkuat diri,” jelasnya.

Beliau menambahkan bahwa kesiapan daerah harus matang di segala lini, meliputi validitas data kewilayahan, kajian akademis yang objektif, kelengkapan dokumen administrasi, pemetaan potensi ekonomi, hingga proyeksi kemampuan fiskal mandiri yang terukur.

Bagi DPRD Parigi Moutong, esensi pemekaran daerah tidak sekadar memperbanyak wilayah administratif atau membentuk struktur pemerintahan baru. Fokus utama yang diperjuangkan adalah memperdekat rentang kendali pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta membuka peluang ekonomi baru demi kemaslahatan masyarakat. 

Alfres. juga mengajak seluruh elemen di Parigi Moutong mulai dari jajaran eksekutif, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dunia usaha, hingga media untuk bersinergi dan memberikan masukan konstruktif. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik guna menyempurnakan draf dan kajian usulan daerah.

“Kita tetap optimis menatap masa depan. Ketika pintu moratorium itu nantinya resmi dibuka kembali oleh pemerintah pusat, Kabupaten Parigi Moutong beserta seluruh instrumen calon DOB di dalamnya harus sudah dalam kondisi siap sepenuhnya—baik secara administratif, teknis, ekonomi, maupun sosial,” pungkas Alfres.

Humas Setwan Parigi Moutong