Categories: Berita

Kawal Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bapemperda DPRD Parigi Moutong Dorong Kepastian Hukum Penyaluran DBH Rp24 Miliar

Soalkakita – Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi dan evaluasi produk hukum daerah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Ni Wayan Leli Pariani, S.H., menghadiri langsung Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda serta Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda strategis ini digelar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (28/07/2026).

Kehadiran Ketua Bapemperda dalam forum evaluasi ini merupakan tindak lanjut atas mandat khusus yang diberikan oleh Pimpinan DPRD Parigi Moutong selaku Koordinator Bapemperda, Bapak Sayutin Budianto, S.Sos. Penugasan ini menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal ketat produk hukum daerah agar memiliki kepastian hukum, khususnya terkait ketepatan pencatatan target dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi.

Dalam sesi pembahasan tersebut, Ketua Bapemperda secara kritis mempertanyakan kejelasan waktu realisasi penyaluran dana transfer yang menjadi hak kabupaten. Langkah ini diambil agar dokumen Ranperda dan Ranperkada yang dievaluasi mencerminkan kondisi riil keuangan daerah demi kelancaran pembangunan lokal.

Merespons pertanyaan struktural tersebut, Kabid Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Idhamsyah, ST., MM., memberikan jawaban resmi bahwa Surat Keputusan (SK) terkait penyaluran dana transfer untuk Triwulan II telah resmi ditandatangani oleh Gubernur dengan nominal mencapai Rp24 Miliar. Mengenai mekanisme penyaluran, Ir. Idhamsyah menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan disesuaikan secara objektif dengan ketersediaan kas di pemerintah provinsi, baik ditransfer secara penuh (full) maupun bertahap.

Melalui pengawalan instrumen regulasi ini, Bapemperda DPRD Parigi Moutong memastikan setiap produk hukum keuangan daerah disusun secara akuntabel. Kepastian hukum atas terbitnya SK dana salur sebesar Rp24 Miliar ini diharapkan menjadi dasar yuridis yang kuat bagi keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.

Humas Setwan Parigi Moutong

SOALKAKITA

Recent Posts

Ekspedisi Riset Akuatika Berpartisipasi dalam Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026, Angkat Riset Ikan Endemik dan Penemuan Kembali Spesies yang Diduga Punah

SULAWESI – Ekspedisi Riset Akuatika (ERA) turut berpartisipasi dalam Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026 yang…

5 hari ago

Karhutla Landa 118 Hektare Lahan, Pemkab Parigi Moutong Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Perkuat Mitigasi Bencana.

PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons darurat kekeringan dan kebakaran hutan…

1 minggu ago

WASPADA PENIPUAN! Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Tegaskan Tidak Pernah Minta Sumbangan Berkedok Yayasan, Masjid, atau Panti Asuhan

​PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan…

1 minggu ago

Desa Kota Raya Selatan, Desa Percontohan Anti-Korupsi di Parigi Moutong Dikunjungi Tim KPK

PARIGI MOUTONG - Desa Kota Raya Selatan menjadi sorotan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat…

2 minggu ago

Pembukaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-62

Parigi Moutong - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-62 dengan tema "Sehat Untuk Semua",…

2 minggu ago

Gerak Cepat Parigi Moutong: Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Matangkan Sinergi Bersama SPPG dan OPD

​PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis…

2 minggu ago