SOALKAKITA, Parigi Moutong– Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang di lakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, terkesan “loyo”
Pasalnya, kegiatan vaksinasi yang dilukan Dinas Kesehatan unuk tahap satu dan dua mencapai kisaran 26000an semuanya “ludes” terpakai. Itu pun dari ribuan vaksin tersebut belum semua masyarakat di Wilyah Kabupaten Parigi Moutong ikut tersuntik vaksinasi Covid-19.
Terkesan “tebang pilih” pasalnya penyuntikan vaksinasi lebih di prioritaskan OPD maupun Pemda Parimo, di banding masyarakat kecil yang belum mengantongi kartu vaksinasi.
Sehingga, hal tersebut seakan membatasi aktivitas masyarakat yang ingin melakukan perjalan ke Kota Palu saat melawati posko perbatasan Covid-19.
Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau (PPKM) mikro, menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/545/DINKES tetang PPKM mikro, dan ditindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Parigi Moutong:443.1/1825/BPBD tentang upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desaese 2019 (Covid-19).
Selaku masyarakat Arif Alkatiri mengungkapkan , saat tim Soalkakita.com berkunjung ke gedung DPRD Parigi Moutong. Rabu (28/07) lalu.
“Saya datang ke gedung DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi saya selaku masyarakat ke pada pemerintah daerah dalam hal ini anggota DPRD yang terhormat, bahwa pemerinta harus cepat tanggap terkait persoalan status Suarat Edaran PPKM yang di keluarkan walikota palu,”ujranya.
Lanjut ia, dengan adanya SE yang di keluarkan Walikota Palu ada salah satu kewajiban yang menjelasakan terkait dengan kartu vaksinasi, sebentara masyarkat di parimo yang baru tervaksin itu kurang lebih 26000an sedangkan jumlah masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong itu lebih dari 26 ribu.
“Seharusnya ada kordinasi antara Gugus tugas, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palu,”terangnya.
Selain itu, kata ia, pemerintah jagan hanya sekedar himbauan saja. Intya ada kelihatan progresnya di lapangan, sehingga masyarakat juga tidak merasa kebingungan dengan adanya persoalan ini.
“Tadi kita datangi Dinas Kesehatan tetapi orangnya tidak ada di kantor, padahal kita sebagai masyarakat cuma mau menanyakan apakah masi ada stok vaksinasi atau tidak, tetapi nyatanya stok vaksinasi sudah tidak ada. Terus bagaimana dengan kita yang belum tervaksin ini,”ungkapnya.
Lanjut ia, harunya ada penjelasan dari pemda sendiri, ketika masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ada tidak rekomendasi yang di berikan dalam melakukan aktivitas perjalanan.
“Karena semua masyarakat juga berharap seperti itu, apalagi dari sisi traportasi seperti sopir, orang yang mempunyai kepentingan mendadak saat melakukan perjalanan ke kota palau. Kalau tidak mempunyai kartu vaksin dan lain-lain. Sehingga, gusu harus proaktif dalam hal ini,”tuturnya.
Ia menambahkan, harusnya ada treking dari pemerintah karena masyarakat parimo ini banyak. mulai dari pedagang kaki lima yang berda pada lokasi yang sama , yakni Wilayah Parigi Moutong.
“Semoga saja pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas, agar proaktif melihat situasi PPKM level tiga dan empat di kota palu dalam melakukan koordinasi, suapaya kita sabagi masyarakat juga bisah mendapat kepastian,”pungkasnya.
