Reporter : Akbar Lehalima
SOALKAKITA, Parigi Moutong– Ketua DPRD Kabupaten Pargi Moutong Sayutin Budianto, geram terkait opini yang di sampaikan ke publik ‘Cuap-cuap onani’ dan Omong doang (Omdo)
Mirisnya, hal tersebut. Sayutin sampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda bersama Ketua-ketua fraksi DPRD Parigi Moutong maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/03).
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong Sayutin Budianto, terkesan mengklarifikasi pernyataan dari rekan-rekan media yang harus objektif dalam penyampaikan opini ke publik.
Terkait kewenagan, kata ia, itu bukan pada DPRD. Namun, DPRD hanya membahas secara teknis saja, supaya jelas.
“Jadi ada yang bilang dalam bentuk onani bicara ini dan sebagainya omong doang dan lain-lain sehingga bisa di fahami,” ujarnya.
Sayutin menuturkan, harus bisa membedakan pengawasan dan pelayanan teknis dalam mengeksekusi, agar dewasa untuk menegakan aturan pertambangan di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Dari sisi lain saya suda bicara, sebenarnya kita ini ada dua yang bersingungngan. Pertama kepentingan rakyat dan ilegal maining menabrak aturan, ingat kita ini semua ada di belakang rakyat jangan jadikan korban- korban yang berikutnya,” tuturnya.
Lanjut ia, harusnya ada keselarasan semua pihak. Biar tidak ada yang menunggangi kepentingan rakyat kalau semua berpikir untuk itu.
“Sehingga kita dorong melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Wilaya Pertambangan Rakyat (WPR), solusinya itu kalu kita bersepakat untuk lakukan penutupan Penabangan Tanpa Izin, melalui unsur pimpinan daerah dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah,” terangnya.
Menurutnya, setelah melakukan penutupan. Ada ruang yang harusnya terbuka untuk mengajukan IPR melalui Bumdes, Koperasi dan lain-lain. Sehingga pihaknya nanti akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mendapinggi dalam hal ini, Pemerintah Desa.
Ia menuturkan, Wilyah yang mempunyai potensi harusnya mendapat dorongan untuk melakukan pembongkaran dengan pengawalan ketat melalui Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan Inspektur pertambangan.
“Termasuk kita, Pemda Aparat Kepolisian dalam melakukan pengawasan terkait meminimalisir masala-masalah pertambangan, itu kalau proses IPR berjalan,”ucapnya.
Selain Mendorong IPR, Sayutin , Tidak ada Tendensi Pencitraan, Pilkada Masih Jauh
Tidak ada pencitraan pilkada tahun 2024, bahkan kata ia. Tahun 2019 silam Ia sudah mendorong terkait pertambang, bersama Ketua Pansus RTRW. Adapun aspirasi yang muncul dimana sajah nantinya akan dimasukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk membuka kawasan tersebut.
Selain itu, ia juga meminta Pemda, Polres Parigi Mouotong, Kejaksaan Negeri, Kadis ESDM Provinsi Sulteng, dan DPRD untuk mendorong IPR.
Harapannya, Desa yang mempunyai pontesi agar mendpata dorongan untuk mengurus IPR. dan harus didamping melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,”pungkasnya.
