PALU – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah yang akan diselenggarakan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 13 September 2025, menjadi sorotan hangat. Khususnya, setelah beredar kabar bahwa putra Gubernur Sulteng disebut-sebut sebagai salah satu calon. Situasi ini memicu kekhawatiran terkait potensi intervensi kekuasaan.
Direktur Rumah Hukum Tadulako, Moh. Rivaldy Prasetyo, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya mengenai isu ini. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas KONI dari pengaruh politik, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga pejabat.
“Kami melihat situasi ini sangat rawan. Jika ada keluarga Gubernur yang maju, ada potensi besar Gubernur akan terintervensi untuk berpihak,” kata Rivaldy. “Ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak proses pemilihan yang seharusnya berjalan adil dan demokratis.”
Menurut Rivaldy, netralitas pemerintah daerah dalam urusan organisasi olahraga adalah hal mutlak. Ia berharap Gubernur Sulteng dapat menunjukkan sikap sebagai negarawan dengan membiarkan proses pemilihan berjalan murni tanpa campur tangan, demi kemajuan olahraga di Sulteng.
“KONI adalah organisasi yang dibentuk untuk memajukan olahraga, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kami dari Rumah Hukum Tadulako akan terus mengawal proses ini agar tidak ada intervensi yang merugikan atlet dan seluruh insan olahraga di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Pernyataan Rivaldy ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Musprov KONI Sulteng. Tujuannya adalah memastikan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya adalah figur yang memiliki kapabilitas dan didukung secara luas, tanpa adanya bayang-bayang kekuasaan.
