Reporter: Akbar Lehalima
SOALKAKITA, Parigi Moutong– Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priortias Plafon Anggaran Sementara APBD-2021 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Pemda seakan ‘cuek’ DPRD.
Berdasarkan pantauan Soalkakita.com, rapat Bandan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di ruang sidang paripurna, Rabu (11/11). Kehadiran TAPD untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priortias Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-2021, tidak representatif.
Pasalnya, kehadiran Sekertaris TAPD yang notabene Kepala BPKAD, Yusrin tidak dapat mengambil sebuah kepetusan. Berbeda halnya, jika pembahasan itu hadir ketua TAPD yakni Sekertaris Daerah (Sekda), Ardi Kadir.
Begitu pula, dengan ketidak hadiran sejumlah OPD yang berwenang untuk membeberkan data terkait sumber dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun dengan demikian kondisinya, pembahasan yang di pimpin oleh Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto tetap berlangsung. Walau, sejumlah anggota Banggar yang hadir melemparkan sejumlah interupsi terhadap kondisi pembahasan saat itu.
Interupsi sejumlah anggota Banggar itu, bukan hanya tertuju kepada pihak Eksekutif. Namun, internal Banggar pun mendapat kritikan atas ketidak hadiran sejumlah anggotanya. Hingga, sasaran interupsi meminta agar pembahasan di skrosing.
Politisi Partai Golkar, Yusup menyampaikan, agar lebih qorum pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 itu , semua anggota Banggar harus hadir dalam pembahasan.
“Saya kira kurang elok, jika hari ini kita mau kupas terlalu jau pembahasan KUA-PPAS APBD 2021ini. Apalagi, dengan kehadiran seperti ini banyak fraksi yang tidak hadir, ” ujarnya.
Lanjut Ia, sebelumnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2021itu, sudah ada pembahasan sebelumnya beberapa pekan kemarin. Saat itu katanya, sudah mendapatkan persetujuan khusus terkait Pendapatan Asli Daerah Sementara (PADS).
“Sebaiknya, rapat paripurna ini bisa di skorsing. Karena OPD terkait yang hadir pada hari ini cuma satu, tidak mungkin mau menjelaskan semua skala prioritas setiap OPD terkait,” Pungkasnya. Akhirnya, permintaan Yusup tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan rapat Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto untuk di skorsing hingga Senin depan. Meski, sebelumnya pimpinan rapat telah melontarkan sejumlah pertanyaan kepada TAPD yang hadir.
