Pemkab Parigi Moutong Perkuat Transformasi Pelayanan Pertanahan melalui MoU dengan BPN

PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan dan tata ruang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pelaksanaan 9 program kerja sama transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang, yang sebelumnya telah dibahas dan dikoordinasikan bersama antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Pertanahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah menjadi kesepakatan bersama mulai menunjukkan progres dan terus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Salah satu di antaranya berkaitan dengan percepatan pendaftaran aset tanah milik pemerintah daerah. Program tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki aset tanah agar pendataan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih tertib.

Selain itu, penguatan kerja sama juga mencakup integrasi data pertanahan dan perpajakan melalui Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu menyelaraskan data yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pertanahan, sehingga mendukung peningkatan akurasi pendataan serta optimalisasi potensi penerimaan daerah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni, menjelaskan bahwa integrasi NOP dan NIB menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keterhubungan data perpajakan dengan data pertanahan.

Menurutnya, proses tersebut akan membutuhkan pemadanan data, mengingat data yang dimiliki pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan memiliki bentuk yang berbeda.

“Data yang dimiliki Kabupaten Parigi itu kan hanya tekstual. Kalau kami kan grafikal dalam bentuk peta,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penerapan integrasi tersebut nantinya mengacu pada sistem yang telah diterapkan di Tangerang Selatan, dengan menghubungkan data peta pertanahan dan data perpajakan.

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi wajib pajak yang sebelumnya belum masuk dalam basis data perpajakan, tanpa harus menaikkan objek pajak yang telah ada.

Selain integrasi NOP-NIB, kerja sama juga diarahkan pada sejumlah program lainnya, termasuk percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas serta kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi Kantor Pertanahan dalam mendukung pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.

Ia berharap penandatanganan MoU tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

“Alhamdulillah, progres dari apa yang telah kita sepakati bersama terus berjalan. Hari ini menjadi salah satu langkah penting karena sudah ada MoU sebagai dasar untuk tindak lanjut bersama,” ujarnya.

Pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga setiap program dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih tertib, terintegrasi, transparan, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

SUMBER : DISKOMINFO PARIGI MOUTONG