Sempurnakan Raperda Pendidikan, Pansus 1 DPRD Parigi Moutong Gelar Studi Komparatif di Dinas Pendidikan Kota Makassar

MAKASSAR – Dalam rangka melakukan penguatan hukum dan penyusunan draf regulasi yang komprehensif, Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan Studi Komparatif dan Koordinasi ke Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Kamis, 8 Oktober 2026. Di terima oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pratama,  Dr. Syarifuddin.

Kunjungan kerja ini difokuskan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan mengadopsi keberhasilan serta pengalaman Pemerintah Kota Makassar dalam memajukan sektor pendidikan daerah.

Kegiatan strategis yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Pansus 1 DPRD Parigi Moutong. Guna menyelaraskan aspek eksekutif dan legalitas formal, kunjungan ini turut didampingi oleh mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong serta Perwakilan Bagian Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Setda Parigi Moutong. 

Ketua Pansus 1 DPRD Parigi Moutong, Salimun Mantjabo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kota Makassar dipilih karena dinilai memiliki pondasi regulasi pendidikan yang sangat matang. Kota Makassar saat ini telah memiliki Perda Penyelenggaraan Pendidikan serta Perda Perlindungan Guru yang komprehensif, sehingga sangat ideal untuk dijadikan referensi utama bagi Kabupaten Parigi Moutong.

Dari hasil pertemuan koordinasi tersebut, Pansus 1 mencatat sejumlah poin krusial yang akan diadaptasi ke dalam dokumen Raperda Pendidikan Parigi Moutong. Salah satunya adalah optimalisasi pelestarian bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta peserta didik. Selain itu, sistem distribusi dan pemerataan guru akan diatur secara ketat berbasis data Dapodik, jumlah kelas, jam mengajar, dan analisis kebutuhan riil sekolah guna menghindari penumpukan tenaga pendidik di wilayah tertentu.

Aspek fondasi pendidikan juga menjadi sorotan utama, di mana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan diperkuat dan riwayat kelulusannya dapat dijadikan salah satu faktor pendukung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terkait penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pansus 1 akan mengadopsi sistem integrasi data by name by address yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Bappeda, Dinas Pendidikan, Dukcapil, hingga pemerintah tingkat kecamatan dan desa.

Selanjutnya, pengawasan ketat akan diberlakukan pada sektor pendidikan kesetaraan seperti PKBM (Paket A/B/C) demi menjamin validitas data peserta dan ijazah. Peningkatan mutu pendidikan ini nantinya wajib didukung oleh intervensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai pendamping luar dana BOS/BOSP. Untuk menunjang hal tersebut, kompetensi guru akan dipacu lewat pelatihan berjenjang, KKG, workshop, dan diseminasi, dengan jaminan perlindungan hukum yang disusun secara harmonis tanpa mengabaikan regulasi hak-hak peserta didik.

Di akhir kegiatan, perwakilan Pansus 1 DPRD Parigi Moutong menegaskan bahwa melahirkan sebuah Perda Pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya dengan mengatur norma dan kewajiban di atas kertas. Regulasi ini harus ditopang penuh oleh ketersediaan guru yang kompeten, komitmen anggaran, akurasi data, fasilitas sarana yang memadai, serta mekanisme implementasi yang adaptif. Isu-isu strategis seperti pelestarian bahasa daerah, pemerataan guru, penguatan PAUD, penanganan anak tidak sekolah, serta pemenuhan hak pendidikan di wilayah kepulauan akan menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan Raperda ini.

Proses finalisasi Raperda ini dipastikan akan terus mengedepankan asas transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan DPRD, pihak pemerintah daerah, akademisi, praktisi guru, masyarakat, hingga stakeholder terkait melalui agenda Focus Group Discussion (FGD) lanjutan.

Humas Setwan Parigi Moutong