Reporter: Akbar Lehalima
SOALKAKITA, Parigi Moutong- Badan Layan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntalako Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah terkesan cuek dengan urusan jaminan kesehatan ratuan tenaga perawatnya.
Berdasarkan informasi dari bagian Kepegawaian BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, jumlah tenaga perawat kontrak atau Honor Daerah (Honda) dan perawat tenaga sukarela yang bertugas di RSUD tersebut sebanyak 446 orang.
Dari Jumlah tenaga perawat yang bekerja di RSUD Anuntaloko Parigi tersebut. Diketahui, ada sekitar 100an tengah perawat yang sudah memegang kartu BPJS ketenagakerjaan, sedangkan 300an tenaga perawat lainya ‘belum jelas’jaminan kesehatannya.
Meskipun RSUD Anuntaloko Parigi, kini telah menyandang status BLUD. Dimana, rumah sakit ini mendapat kelonggaran mengelola keuangan mereka secara mandiri.
Bahkan disebut-sebut, pendapatan dari hasil seluruh jenis kegiatan pelayanan pada orang sakit yang datang disalah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah ini, mencapai Puluhan Miliyar Rupiah dalam satu tahun.
Puluhan Milyar pendapatan itu pun, dapat dikelola langsung pihak management RSUD tersebut dalam bentuk pembelanjaan.
Namun, kondisi itu membuat pihak management BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, bak menyimpan duri dalam daging.
Pasalnya, Puluhan Milyar pendapatan yang dapat langsung dikelolanya sendiri tersebut, nyatanya tidak mampu menanggung pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan yang nota bene hanya berkisar Rp 13.000an, per orang per bulannya, bagi ratusan tenaga perawat di RSUD tersebut.
Justru, untuk pebayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, pihak management BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, seakan masih ‘tega’ melakukan kegiatan potong-potong gaji ratusan tenaga perawat kontrak atau Honda serta tenaga sukarela disetiap bulannya, sebesar Rp 10.000.
Mirisnya, aksi potong-potong gaji itu dilakukan pihak management RSUD Anuntaloko Parigi, ditengah pemberian upah ‘hasil keringat’ para tenaga perawat kontrak atau Honda maupun perawat tenaga sukarela hanya dibawah nomimal Rp 1.000.000
Berdasarkan pantauan media ini, padahal atas upaya dan pengorbanan ratusan perawat tersebut dengan menjadi garda terdepan sebagai ‘aktor-aktor’ kemanusiaan yang memberikan pelayan terbaik demi menjaga citra serta elektabilitas RSUD Anuntaloko Parigi sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Nampaknya, ratusan tenaga perawat di rumah sakit ini seakan ‘didzolimi’ pihak management RSUD Anuntaloko.
Hal itu berdasarkan bahan data dan informasi yang ditemukan tim media ini, yang merujuk pada ‘ketidakjelasan’ kepesertaan ratusan tenaga perawat di RSUD Anutaloko Parigi yang diduga kuat telah dilakukan sejak kurun waktu sekitar Lima tahun terakhir.
Ketidakjelasan kepesertaan ratusan tenaga perawat yang sebelumnya merasa telah ‘ikhlas’ dengan pemotongan upah hasil keringat mereka disetiap bulannya, berharap dapat dimanfaatkan saat sakit, ketika kartu yang menjadi bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan telah dikantongi.
Secara perlahan, hal ini kini seakan mulai memunculkan ‘aroma busuk’ yang sampai ‘kehidung’ para perawat.
Parahnya, ‘aroma busuk’ ini baru terendus sejumlah perawat setelah praktek ‘potong-potong hasil keringat’ perawat yang dilakukan pihak management RSUD Anuntaloko Parigi telah berjalan kurang lebih sejak lima tahun terakhir.
Mulai mencuatnya hal ini kepermukaan menyusul kartu bukti sebagai perawat yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tak kunjung diberikan .
“Saya dari tahun 2017 kena potongan Rp.10.000 itu setiap bulannya. Tapi sampe sekarang kayak tidak jelas leh. Lebih parah lagi dengan temanku yang sejak tahun 2015 dipotong, kecil memang potongannya perbulan. Tapi kalau dihitung, dikali banyak, yah pasti banyaklah,” ungkap salah seorang perawat yang enggan namanya disebutkan kepada redaksi SOALKAKITA, belum lama ini.
Namun hingga berita ini diturunkan, status jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan mereka tidak kunjung jelas.
“Masih belum ada pergerakkan soal kartu BPJSnya beberapa perawat ini leh. Aneh leh, padahal berkas diri yang jadi syarat untuk BPJS ketenagakerjaan sudah sejak lama diminta dan sudah saya serahkan,” katanya lagi, ketika dikonfirmasi media ini via telepon seluler.
Dia melanjutkan, lebih parah lagi, beberapa teman seprofesinya yang juga bernasib sama. Seakan sudah bosan menantikan kejelasan pemotongan gaji mereka untuk BPJS ketenagakerjaan.
Sejumlah temannya tersebut bahkan rela untuk ‘merogoh kocek’ lebih dalam lagi hanya untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui program BPJS Mandiri.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Astar Baturangka, sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait hal tersebut. Ketika disambangi SOALKAKITA.COM, diruang kerjanya, Senin (14/9).
Sayangnya terkait ini, Astar Baturangka hemat bicara serta, enggan memberi penjelasan lebih jauh terkait hal ini. Bahkan, Astar sempat meminta kedua stafnya untuk menjelaskan hal tersebut kepada wartawan. “Sebelumnya dari pihak rumasakit sudah memerintahkan untuk mengumpul Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak dipenuhi. Nanti kemarin ada BLT ini, baru mereka berlomba-lomba untuk mengumpul,” ucap salah seorang staf pegawai diruangan Astar Baturangka
