SOALKAKITA, Parigi Moutong – Diskusi Publik, Badan Intelijen Provinsi Sulawesi Tengah Bekerjasama Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong Dalam Mengiventarisir dan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Parigi Moutong, bertempat di Aula kantor Bupati.
Diskusi Publik yang dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, SE, dihadiri Badan Intelejen Provinsi Sulawesi Tengah, kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kepala OPD Parigi Moutong, Perwira Penghubung 1306 Donggala, Kapolres Parigi Moutong dan Camat se-Kabupaten Parigi Moutong.
Wakil Bupati Parigi Moutong dalam sambutannya mengatakan, dalam perencanaan diskusi kali ini dilakukan dengan apresiasi yang sangat besar serta meminta agar peserta yang akan di undang adalah seluruh Camat yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.
“Pihaknya juga telah mengarahkan agar yang di undang nanti seluruh camat yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” Ujarnya.
Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Provinsi Sulawesi Tengah kali ini telah membantu menyelamatkan lingkungan dengan mengajak diskusi serta mencari solusi dari permasalahan masyarakat yang ada.
“Dapat dilihat dari dampak air yang sudah kuning akibat penambangan. Rakyat bisa melakukan penambangan dengan cara badulang, tetapi bukan dengan menggunakan excavator yang harus masuk, karena itu akan menjadi bom waktu,” tegasnya.
Dia menambahkan, yang sangat diapresiasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya adalah saat ini memikirkan bagaimana semestinya dan seharusnya mengembangkan Sumber Daya Manusia.
“Pemerintah daerah juga telah menyurat ke gubernur lengkap dgn foto-foto, terkait penambangan emas, krn pihaknya tdk memiliki wewenang untuk menegur,” terangnya.
Dia menerangkan, saat ini pihaknya belum mengetahui apakah ada perpanjangan tangan agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk pihaknya dapat melaporkan dan DLH yang menindak lanjuti penyelesaiannya.
“Hal ini bukanlah persoalan gampang. Seharusnya setiap desa itu menyampaikan kepada masyarakatnya agar lebih giat lagi, karena telah ada Dana Desa dan Bumdes yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya adalah menyediakan bibit durian dan lain-lain, sebagai penghasilan bagi masyarakat. Saat ini kita sudah berada dipenghujung apa yang dicita-citakan oleh Kabupaten Parigi Moutong menjadi terdepan,” pungkasnya.
