memberitakan dan mengabarkan
Berita  

Kawal Kebijakan Tambang, Aliansi Rakyat dan DPRD Parigi Moutong Akan Gelar Dialog Publik

PARIGI MOUTONG – Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong (ARPP) akan menggelar sebuah dialog rakyat yang krusial, mengangkat tema “Mengawal Kebijakan Bupati Terkait Pertambangan”. Acara ini menghadirkan Alfres M. Tonggiroh Ketua DPRD Parigi Moutong, , bersama sejumlah anggota dewan untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait arah kebijakan pertambangan di daerah tersebut.

Dialog yang diinisiasi sebagai bentuk pengawasan publik ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama diskusi adalah pengawalan terhadap penetapan usulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat.

Peran Aktif Masyarakat dan DPRD

Ketua Panitia Pelaksana, Gugun, dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh bupati.

“Kami dari Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong memprakarsai dialog ini agar ada ruang bagi publik untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait pertambangan,” ujar Gugun. “Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD adalah momentum penting untuk menyatukan pandangan dalam mengawal kebijakan eksekutif,” tambahnya.

Kegiatan ini menegaskan peran krusial DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam fungsi pengawasannya. Kehadiran Ketua DPRD dan jajarannya menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk menyerap aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fokus pada Transparansi Izin Tambang

Diskusi publik ini menjadi sorotan karena menyoroti langsung proses penetapan usulan IPR. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses perizinan berjalan transparan, berkeadilan, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat lokal serta kelestarian lingkungan.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan pertambangan yang berkelanjutan dan pro-rakyat di Kabupaten Parigi Moutong. Dialog semacam ini menjadi preseden positif bagi demokrasi lokal, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan