MOROWALI – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid secara resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026. Bertempat di Gedung Serbaguna Matano Morowali. Kamis (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan peran ganda yang diembannya di daerah, sekaligus menguraikan urgensi pertemuan ini di tengah dinamika keuangan daerah dan tantangan pembangunan saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan posisi strategisnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, selain sebagai kepala daerah yang memimpin pemerintahan provinsi. “Hari ini saya tidak berdiri di sini hanya sebagai Gubernur, melainkan mewakili Pemerintah Pusat di daerah. Fokus utama kita adalah mengevaluasi sejauh mana program unggulan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI telah terealisasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku saat ini. Di satu sisi, efisiensi memang berdampak pada berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah. Namun di sisi lain, kehadiran program-program dalam kerangka Asta Cita membawa dampak positif berupa suntikan dana yang cukup besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita harus memahami kenyataan ini: meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pengurangan anggaran akibat efisiensi, program Asta Cita justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah saat ini. Aliran dana dan kegiatan dari program nasional ini menjadi kekuatan pendorong ekonomi yang sangat berarti bagi masyarakat kita,” tambahnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas respon luar biasa dari seluruh jajaran forum pimpinan daerah, para Bupati, dan Walikota dalam menyambut kegiatan ini. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Kabupaten Banggai dan berjalan dengan sangat baik, serta menghasilkan berbagai masukan berharga untuk perbaikan pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran dan pelaksanaan rapat koordinasi ini bukan sekadar formalitas belaka. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi, langkah, dan kekuatan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dua tantangan besar saat ini: dinamika kondisi global yang terus berubah, serta tuntutan percepatan reformasi birokrasi yang semakin kuat.
“Kita harus bergerak satu irama. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah di tengah berbagai tantangan yang ada,” tegas Gubernur mengakhiri sambutannya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan strategis, langkah tindak lanjut yang nyata, serta solusi atas berbagai kendala yang ditemukan, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi Asta Cita dapat tercapai secara maksimal di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase memaparkan beberapa poin-poin utama yakni :
Kemajuan dan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hingga saat ini, Kabupaten Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG). Dari total 841 sekolah di wilayah ini, sebanyak 354 sekolah telah menjadi penerima manfaat, dengan cakupan mencapai 42% dari sasaran yang direncanakan. Jumlah siswa penerima manfaat tercatat sekitar 28.000 anak, atau baru sekitar 40% dari total siswa yang berhak mendapatkan layanan ini.
Dari 21 unit yang dibangun, 2 unit masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, salah satunya berada di wilayah terpencil. Satu unit lainnya sementara dihentikan operasionalnya karena terkendala masalah pada Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
Dalam paparannya, Bupati menyoroti sejumlah kendala mendasar dalam pelaksanaan program ini:
– Kurangnya Koordinasi: Penunjukan lokasi dan pembangunan dapur bekerja sama dengan mitra Perusahaan Gas Negara (PGN) dilakukan tanpa koordinasi memadai dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan penyebaran dapur tidak merata, dan sebagian besar hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan eks Parigi dan sekitarnya. Padahal, wilayah Parigi Moutong membentang sepanjang 512 km dari perbatasan Poso hingga ke perbatasan Gorontalo. Masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga saat ini belum merasakan manfaat program ini dan terus menyampaikan keluhan.
– Waktu Distribusi Tidak Tepat: Penyaluran makanan sering kali dilakukan di akhir jam sekolah, sehingga makanan lebih banyak dibawa pulang ke rumah dan tidak dikonsumsi di sekolah sesuai tujuan program. Hal ini berisiko membuat manfaat gizi tidak diterima langsung oleh siswa yang bersangkutan.
– Prosedur Pembagian Mengganggu Belajar: Proses pembagian makanan yang berlangsung sekitar 30 menit dinilai menyita waktu kegiatan belajar mengajar, sehingga perlu penyesuaian tata cara pelayanan.
– Keterlambatan Data: Kurangnya sosialisasi dan pemahaman menyebabkan keterlambatan pengusulan data sekolah dan siswa, khususnya di wilayah terpencil. Tercatat ada 78 sekolah di daerah terpencil yang sangat membutuhkan namun belum mendapatkan layanan. Pemerintah Kabupaten telah mengusulkan pembangunan 61 titik baru di wilayah terpencil untuk menjangkau anak-anak tersebut.
Bupati juga menekankan bahwa Parigi Moutong memiliki angka anak tidak sekolah tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni sekitar 13.500 anak, yang sebagian besar berada di wilayah terpencil terutama di Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini. Kondisi ini menjadi alasan utama perlunya percepatan pembangunan sarana pendidikan dan perluasan jangkauan program sosial.
Capaian dan Program Bidang Kesehatan
Dalam cakupan pelayanan kesehatan, Parigi Moutong menempati peringkat keempat secara provinsi dengan persentase 9%, di bawah Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Sigi. Dari total 47.000 lebih penduduk yang menjadi sasaran, tercatat 45.947 orang telah terdaftar, atau setara dengan tingkat partisipasi 95,6%.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat:
– Cakupan Jaminan Kesehatan: Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) meningkat signifikan dari sekitar 82% menjadi 89,89%, berkat kolaborasi dengan program Berani Sehat yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
– Pelayanan Tambahan: Pemerintah Kabupaten menganggarkan dana khusus untuk menanggung biaya pengobatan bagi kasus yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan tunggal. Langkah ini diambil untuk mencegah kendala biaya yang sering terjadi di fasilitas kesehatan akibat kurangnya pemahaman masyarakat.
– Layanan Ambulans Gratis: Tersedia layanan ambulans gratis untuk rujukan pasien maupun pengangkutan jenazah ke dan dari wilayah terpencil.
– Penurunan Angka Stunting: Berdasarkan data tahun 2024–2025, angka stunting di Parigi Moutong mengalami penurunan dari 8,7% menjadi 8%. Penurunan ini merupakan yang terbesar di tingkat provinsi, mencapai angka penurunan 6,2%.
Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Sosial
– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Dari total 283 wilayah (278 desa dan 5 kelurahan), saat ini telah dibangun 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP), dan 3 di antaranya telah beroperasi sepenuhnya dengan kinerja 100% yang telah ditinjau langsung oleh Bupati.
– Program Sekolah Rakyat: Usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Kabupaten telah dinyatakan memenuhi syarat. Persiapan perekrutan siswa dijadwalkan akan dimulai pada tahun depan, dan pembangunan fisik diharapkan segera terlaksana tahun ini. Program ini sangat diharapkan untuk menjawab tantangan tingginya angka anak tidak sekolah.
– Program 3 Juta Rumah: Pemerintah Kabupaten telah mengusulkan 6.000 unit rumah tidak layak huni yang telah terverifikasi, dari total kebutuhan 21.000 unit rumah tidak layak huni yang ada di wilayah ini. Mengingat jumlah penduduk yang besar, dukungan dan perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat diharapkan.
Kondisi Ketahanan Pangan
Secara umum, Parigi Moutong masih memiliki ketahanan pangan yang baik dengan produksi gabah kering mencapai 286.778 ton per tahun, dan produksi beras sekitar 153 ton per tahun. Kebutuhan konsumsi masyarakat tercatat sekitar 54.000 ton per tahun, sehingga terjadi surplus rata-rata sekitar 100.000 ton per tahun. Pada tahun 2024, angka surplus bahkan sempat mencapai 200.000 ton.
Namun, pada tahun 2026 ini terjadi penurunan produksi akibat faktor alam. Banyak lahan persawahan terendam banjir akibat belum adanya anggaran untuk normalisasi sungai-sungai di wilayah ini. Kondisi ini menjadi tantangan utama yang perlu ditangani agar produktivitas pertanian dapat kembali maksimal dan menjaga kestabilan ketahanan pangan daerah.
Dalam penutupannya, Bupati Parigi Moutong menyampaikan harapan agar seluruh catatan, kendala, dan usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran hingga ke pelosok daerah.
Sumber : Diskominfo Parigi Moutong
