APH Gertak “Sambal” Tutup PETI Dongi-dongi

Reporter : Moh Fadal

SOALKAKITA, POSO – Aparat Penegak Hukum (APH) gertak “sambal” bakal menutup Penambangan Tanpa Izin (PETI) Dongi-dongi Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawei Tengah

Gertakan “sambal” yang dilakukan oleh APH dalam pemberhentian aktivitas pertambangan ilegal yang masuk dalam wilayah konservasi Taman Nasional Lore Lindu itu. Tidak menuai hasil yang memuaskan.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) Ir.Jusman, saat ditemui media ini Senin (21/06). Ia mengatakan, sampai saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihaknya, agar aktivitas pertambangan ilegal Dongi-Dongi Desa Sidoa di tutup.

” Bahkan, (APH) sendiri sedang menyusun skema, agar lokasi PETI Dongi-dongi dapat di tutup secara persuasif” ucapnya.

Lanjut ia, BBTNLL telah bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat, dalam memasang himbauan tegas lewat baliho yang sudah terpajang di sekitar lokasi pertambangan Tanpa Izin Dongi-dongi.

Berdasarkan pantauan media ini, baliho yang terpasang berukuran 3 x 3 itu tidak membuat para penambang “ciut”. Karena hingga saat ini pertambangan ilegal itu masi terus beaktivitas.

Kata Jusman, selain himbauan, pihaknya juga telah menyiapkan skenario untuk pemberhentian aktivitas PETI tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya tidak mau melibatkan masyarakat sebagai bumper di Pertambangan Tanpa Izin Dongi-dongi.

“Kami akan menelusuri siapa pemodal besar di balik PETI Dongi-dongi, hanya saja kita kesulitan dalam pembuktian materilnya. Sebab, informasi yang dianggap masyarakat itu benar harus dibuktikan juga di Pengadilan,” ungkapnya

Menurutnya, dampak lingkungan yang disebabkan PETI Dongingi bukan saja dirasakan masyarakat Dongi-dongi tetapi berdampak ke masyarakat Kabupaten Sigi bahkan pencemaran ke aliran sungai yang mengalir ke teluk Palu.

Ia menambahkan, pihaknya juga membutuhkan informasi, jika ada keterlibatan Okum BBTNLL yang bermain di Pertambangan Dongi-Dongi,

“Jika ada mohon dilapor dan kami akan beri sanksi kepada oknum yang terlibat,” pungkasnya.

SOALKAKITA

Recent Posts

Kuasa Hukum ES Minta BK DRPD Sigi Kolektif Dalam Memproses Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Parigi Moutong, Soalkakita - Kuasa Hukum terlapor ES, Hartono SH,.MH meminta, agar Badan Kehormatan (BK)…

4 minggu ago

Lapas Parigi Gandeng LBH Yayasan Rumah Hukum Tadulako untuk Perkuat Bantuan Hukum Tahanan

Parigi, Soalkakita — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)…

1 bulan ago

Pengadilan Negeri Parigi Gelar Aksi Kampanye Publik Dukung Zona Integritas Menuju WBK

Soalkakita, Parigi – Dalam rangka mewujudkan program Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pembangunan Zona Integritas…

2 bulan ago

Penandatanganan Kerja Sama Rumah Hukum Tadulako dan Bincang Psikologi Hadirkan Layanan Pendampingan Psikologi Terintegrasi

Soalkakita, Palu - Dalam upaya memperkuat layanan hukum yang humanis dan menyeluruh, Rumah Hukum Tadulako…

2 bulan ago

Sekda Parigi Moutong Buka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil PSU Pilkada 2025

Parigi Moutong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil…

2 bulan ago

Jelang PSU, Sekda Zulfinasran Tekankan Netralitas ASN: Kepala OPD dan Camat Harus Jadi Pelopor

Soalkakita - Parigi Moutong, Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) Pemilihan Bupati dan…

2 bulan ago