SOALKAKITA, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menggelar rapat koordinasi antar lembaga pemerintahan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/9). Rapat itu membahas penanggulangan terhadap masalah radikalisme, intoleransi dan terorisme di beberapa daerah.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan ada tiga provinsi yang masuk dalam zona rawan dimana penduduknya mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal, intoleran dan terorisme. Yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
“Jadi ini adalah pertanggungjawaban ya, akuntabilitas terhadap pemerintah Menkopolhukam kepada BNPT untuk menyentuh hulu masalah, akar masalah para radikalisme, intoleransi dan terorisme di 3 provinsi yang menjadi target yaitu Sulawesi Tengah, NTB dan Jatim,” kata Suhardi di lokasi.
“Tentunya alasan kenapa 3 provinsi itu teman-teman sudah tahu karena itu merupakan daerah yang sangat dalam tanda kutip dianggap menjadi atensi,” tambahnya.
Suhardi menjelaskan BNPT bersama lembaga kementerian lain telah berhasil memenuhi target untuk mencegah agar masyarakat yang tinggal di tiga provinsi itu tidak terpengaruh paham radikal. Menurutnya peran dari kementerian yang lain sangat berpengaruh dalam membantu upaya BNPT.
“Ternyata kita mampu mengkonsolidasikan seluruh kementerian lembaga karena tadi saya katakan BNPT punya kemampuan anggaran juga kemampuan sumber daya yang terbatas sehingga kita melibatkan kementerian lembaga dan alhamdulillah responsnya luar biasa ya atas perintah Menkopolhukam,” ucap Suhardi.
Sebagai contoh, Suhardi mengatakan kementerian terkait banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar terbebas dari paham radikal. Mereka diberikan pelatihan usaha hingga daerah hingga tingkat kecamatan dilakukan pembangunan infrastuktur.
“Nah mereka (masyarakat) merasa terperhatikan selama ini disampaikan contoh pengambilan manfaat tadi, bahwa kami selama ini kok tidak pernah tersentuh gitu, bahkan upacara bendera saja seorang pemuda menyampaikan kami baru lihat ini upacara bendera setelah kita masuk,” jelas Suhardi.
“Nah ini lah yang kita harapkan kita hadir di daerah di hulu masalah itu sehingga kita faktor-faktor yang mungkin menjadi trigger untuk menjadi radikal, kita sentuh, ada pelajaran kebangsaan di situ,” tegas Suhardi.
Lebih lanjut, Suhardi berharap koordinasi antar lembaga dengan BNPT dapat dilaksanakan di daerah lainnya. Dengan begitu, potensi masyarakat yang terpapar paham radikalisme, intoleransi dan terorisme dapat terus ditekan.
“Mudah-mudahan ini menjadi embrio untuk provinsi lain, kenapa? Menkopolhukam tadi berpesan kalau buka di 3 provinsi akan meluas kemana-mana nah itu nanti akan kita konsolidasikan dengan seluruh kementerian lembaga, itu kan mereka punya pos-pos, nah pos-posnya nanti kita minta sebagian dialokasikan kepada target-target yang kita sampaikan. Jadi kita harapkan mana daerah yang dalam tanda petik itu teridentifikasi dengan baik,” tutur Suhardi.
Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius.
Foto: Fadjar Hadi/kumparan
