Bupati Erwin Burase Teken PKS OP4D, Sinergi Pajak Pusat dan Daerah di Parigi Moutong Dikuatkan

PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, secara resmi bergabung dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) Tahap VII. Acara yang digelar secara hybrid melalui zoom meeting ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (15/10/2025).

Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan utama untuk mengoptimalisasi pendapatan.

Dalam penandatanganan tersebut, Bupati Erwin Burase didampingi oleh Kabag Pendapatan, Yasir, dan Kepala Pajak Parigi Moutong, Moh. Sapto. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Pemkab Parigi Moutong untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kerjasama PKS OP4D ini menjadi landasan penting bagi Pemkab Parigi Moutong dalam upaya penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Manfaat utamanya meliputi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang perpajakan.

Acara virtual ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, serta ratusan kepala daerah lain dari seluruh Indonesia.

Direktur Perimbangan Keuangan, Askolani, dalam sambutannya menyatakan bahwa penguatan fiskal daerah dan pusat merupakan amanah undang-undang, termasuk UU APBN dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

“Dengan perjanjian ini, kapasitas SDM dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan bersama, baik oleh pusat maupun daerah, untuk mendukung perekonomian dan perluasan basis pajak,” ujar Askolani.

Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto berharap penandatanganan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi yang berkelanjutan. “Sesuai instruksi Presiden RI, efisiensi anggaran dilakukan lewat seremoni hybrid, namun diharapkan aktivitas pertukaran data dan informasi bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.

Partisipasi Parigi Moutong dalam PKS OP4D Tahap VII ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.