Reporter :Akbar Lehalima
SOALKAKITA, Parigi Moutong– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pertanyakan jabatan Bupati parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah selaku kepala daerah yang berkantor dipantai mosing. Desa siney Kecamatan Tinombo.
Hal itu diungkap, Anggota DPRD Parigi Moutong Mohamad Fatdli, saat dalam pantauan media ini Kamis ( 09/07) dia mengatakan urjensi keberadaan Bupati dipantai mosing membuat tanda tanya.
” Mengingat keberadaan Bupati disana ( pantai mosing) sontak menjadi perhatian Publik, tentang keberadaan Bupati selaku kepala Daerah yang berkantor jau dari Ibu Kota.
Dia menjelaskan, kordinasi para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksanaan teknis bersama kepala daera tentu memakai pembiayaan dalam bentuk perjalanan dari ibu kota parigi ke pantai mosing sehingga menimbulkan beban anggaran.
” Apakah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan SKPD dari tingkat golongan eselon Dua sampai Empat menggunakan pembiayaan anggaran daerah atau menjadi beban pimpinan para SKPD ” ujarnya untuk Wakil Bupati.
Namun pertanyaan porsi pembiayaan itu tidak bisah dijawab wakil bupati Bandrun Nngai terhadap pembiayaan pimpinan SKPD secara rutin berkunjung ke mosing ,” menurut pantauan media ini.
Bandrun Nngai, kalau masalah pembiayaan itu Insya Allah nanti sya akan ketemu dan sampaikan kepada Bupati , “ucapnya.
Lanjut Bandru Nngai, untuk itu jawaban ini juga membutuhkan waktu yang tepat dari Bupati nantinya kalau di jawab oleh bupati, kita akan sampaikan secara tertulis kepada DPRD Parigi Moutong.
Lanjut politis PKS fadli, masalah urjensi berkantornya Bupati di pantai mosing mempunyai alasan tersendiri sehingga dari sektor pariwisata apakah ini bagian dari visi dan misi daerah untuk membangun dan berkantor di mosing
” Ada satu pertanyaan yang bisa dijawab tentang pembiayaan daerah dengan berkatornya bupati di pantai mosing ketimbang di ibu kota. Sehingga Memakan waktu kurang lebih 100 kilometer dari parigi ke mosing yang bisah menjawab hanyalah Bupati sendiri, ” terangnya.
Tambah dia, selaku kepala Daerah harusnya melakukan kordinasi dikantor bupati parigi Moutong bukan dipantai mosing, ini merupakan tanda tanya apakah satuan Kepala Daera yang berkunjung secara rutin ke mosing menggunakan anggaran daerah atau memang biaya sediri dari pimpinan SKPD. Mengingat kecilnya porsi Anggaran yang tersedia di Kabupaten Parigi Moutong, “pungkasnya.
