‘Gara-gara’ Corona, Tagihan Listrik Pemda Parimo Gemuk

Reporter: Akbar Lehalima

SOALKAKITA, Parigi Moutong-Gara-gara’ Corona virus desease 2019, cicilan tagihan rekening listrik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pembengkakan Rp 6 miliar lebih.

Terkesan ada Pembiaran hutang daerah yang makin menumpuk kepada PLN Parigi, ‘Gara-gara’ adanya Corana virus Desease 2019. Sehingga pelunasan tagihan listrik masih menunggu ‘amplop perubahan anggaran daerah’.

Hal itu diungkap Menejer Unit Layanan Pengadaan (ULP), Hadiri, saat ditemui Soalkakita.com diruang kerjanya Rabu (30/9). Ia mengatakan, Gara-gara Corona yang menjadi pandemi membuat pemangkasan anggaran hampir Lima pulu lima persen pada APBD.

Sehingga, kata Hadiri, hal itu  membuat tungakan cicilan tagihan listrik Kabupaten Parigi Moutong mecapai Rp 6 miliar lebih.

“ Begini, saya sudah melakukan pendekatan dengan Pak sekda. Kita selalu melakukan rapat-rapat dan kita tahu bahwa anggaran Daerah sudah terpotong dengan adanya Pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, belum mengetahui pasti pembayaran tunggakan rekening listrik tersebut. Menurtnya, pemda bereana menganggarkan pembayaran itu pada APBD perubahan 2020.

“Jadi mungkin saya tidak tahu pertimbangan dari Pemda. Karena plat merah dan plat merah atau bagaimana, karena ada hal-hal yang lebih urgent dari pihak pemda,” terangnya.

Lanjutnya, pelunasan pembayaran tunggakan tagihan listrik tahun 2020, pihaknya masih berencana melakukan kordinasi dengan Pemda Parigi Moutong  

“ Untuk pembayaran peneragan jalan umum sampai saat ini belum ada, kalau perumahan OPD dan perkantoran secara bertahap ada,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejak delapan bulan terakhir, Pemerintah Derah belum membayar tagihan listrik yang kisaran perbulanya mencapai Rp 800 Juta. Jumlah tersebut belum termasuk biaya Penerangan Jalan Umum (PJU).

Sementara itu berdasarkan informasi yang terhimpun media ini, Hutan PJU Pemda Parigi Moutong tahun 2019 sampai 2020 sekitar 11 miliyar.

SOALKAKITA

Recent Posts

Kuasa Hukum ES Minta BK DRPD Sigi Kolektif Dalam Memproses Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Parigi Moutong, Soalkakita - Kuasa Hukum terlapor ES, Hartono SH,.MH meminta, agar Badan Kehormatan (BK)…

4 minggu ago

Lapas Parigi Gandeng LBH Yayasan Rumah Hukum Tadulako untuk Perkuat Bantuan Hukum Tahanan

Parigi, Soalkakita — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)…

1 bulan ago

Pengadilan Negeri Parigi Gelar Aksi Kampanye Publik Dukung Zona Integritas Menuju WBK

Soalkakita, Parigi – Dalam rangka mewujudkan program Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pembangunan Zona Integritas…

2 bulan ago

Penandatanganan Kerja Sama Rumah Hukum Tadulako dan Bincang Psikologi Hadirkan Layanan Pendampingan Psikologi Terintegrasi

Soalkakita, Palu - Dalam upaya memperkuat layanan hukum yang humanis dan menyeluruh, Rumah Hukum Tadulako…

2 bulan ago

Sekda Parigi Moutong Buka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil PSU Pilkada 2025

Parigi Moutong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil…

2 bulan ago

Jelang PSU, Sekda Zulfinasran Tekankan Netralitas ASN: Kepala OPD dan Camat Harus Jadi Pelopor

Soalkakita - Parigi Moutong, Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) Pemilihan Bupati dan…

2 bulan ago