GIZ Gelar Workshop Sinergi Program dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah

Soalkakita, Palu – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah, GIZ bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan lokakarya sinergi program pada tanggal 25 Februari 2025 di Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri lebih 100 peserta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah dan organisasi vertical kementrian, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta sejumlah sektor swasta.

Kegiatan lokakarya sinergi program ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Christina Sandra Tobondo. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada GIZ dan mitra-mitranya yang telah mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah selama ini, khususnya di area Cagar Biosfer Lore Lindu.

Lebih lanjut Dr. Sandra Tobondo, Kepala Bappeda, menjelaskan bahwa proyek-proyek yang diimplementasikan GIZ sejalan dengan berbagai program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah, khususnya di bidang kehutanan, pertanian / perkebunan dan perencanaan ruang.  Dan untuk meningkatkan efektifitas dan dukungan pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan program GIZ dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang sedang disusun saat ini.

Sementara itu, Koordinator GIZ Sulawesi Tengah, Dr. Ismet Khaeruddin menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah intervensi utama dari berbagai proyek kerjasama pemerintah Jerman dan Indonesia yang berfokus pada isu lingkungan, kehutanan, pertanian, serta pengelolaan lanskap darat dan laut secara terpadu.  Saat ini, terdapat lima proyek GIZ yang sedang dilaksanakan di Sulawesi Tengah, yaitu:

1. FORCLIME (Forests and Climate Protection) – Berfokus pada dukungan kepada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk pengelolaan hutan lestari, pendampingan perhutanan sosial, penguatan forum pengelolaan cagar biosfer lore lindu.  Di pemerintah pusat bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sekarang Kementerian Kehutanan, Biro Perencanaan sejak tahun 2017-2028.  Sedangkan mitra utama di daerah termasuk Dinas Kehutanan, Bappeda Provinsi dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.
2. SASCI+ (Sustainable and Value Add in Agriculture Supply Chain in Indonesia) – Berfokus pada keberlanjutan dan nilai tambah dalam rantai pasok pertanian, khususnya kakao dan kopi.  Di pemerintah pusat bermitra dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan (2021- Maret 2028).  Dan di pemerintah daerah bermitra utamanya dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. AGRI-CRF (Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Risk Sector in the ASEAN Region) – Mengembangkan pembiayaan risiko iklim yang inovatif untuk sektor pertanian. Bermitra di pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura (2023-2025).  Dan di pemerintah daerah dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. SAFE (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems) – Berfokus pada pertanian berkelanjutan untuk ekosistem hutan.  Bermitra di pemerintah pusat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Direktorat Pangan dan Pertanian (2023-2026).  Dan di pemerintah daerah utamanya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
5. SOLUSI (Solution for Integration Land and Seascape Management in Indonesia) – Berfokus pada pengelolaan lanskap darat dan laut yang terpadu, bermitra di pemerintah pusat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup (2023-2028).  Dan di daerah, utamanya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut Ismet Khaeruddin menekankan bahwa keberadaan proyek-proyek GIZ di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari keberadaan Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan yang perlu dilindungi. “Harapan kami, program-program GIZ dapat disinergikan dengan program kegiatan dinas dan lembaga untuk hasil yang lebih maksimal”, kata Ismet Khaeruddin mengakhiri sambutannya.

Acara ini dikemas dalam bentuk World Café di mana masing-masing proyek memaparkan informasi tentang hasil yang telah dicapai sampai tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025, sebelum berdiskusi untuk mengidentfikasi peluang kolaborasi dan sinergi dengan program pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam workshop ini juga memperkenalkan indikator pengelolaan Lanskap Darat dan Laut (LaS) Terpadu yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemetaan yang lebih jelas mengenai upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Dengan adanya sinergi yang lebih erat antara proyek-proyek yang sedang berjalan dan rencana strategis mitra pembangunan, pembangunan berkelanjutan di wilayah ini dapat lebih efektif terwujud dan berdaya guna.