PARIGI MOUTONG – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) wajib hukumnya mengalokasikan anggaran untuk Pilkada Ulang, terlepas dari adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikannya menyikapi potensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Parigi Moutong.
“Alokasi anggaran untuk Pilkada Ulang adalah perintah undang-undang, sehingga pemerintah daerah wajib menyiapkan dananya, meskipun ada kebijakan efisiensi dari pusat,” ujar Alfres kepada media, Senin (10/02/2025).
Alfres menekankan, kewajiban ini harus tetap dipenuhi Pemda meskipun Kabupaten Parigi Moutong diketahui mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 129 miliar akibat implementasi Inpres.
Pemangkasan tersebut, menurut laporan, berdampak pada hampir seluruh sektor belanja daerah. Oleh karena itu, Alfres berharap Pemda Parigi Moutong dapat melakukan koordinasi secara intens bersama lembaga terkait untuk mengantisipasi kesiapan anggaran ini.
Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis…
PARIGI MOUTONG - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan…
SIGI - Semangat kebersamaan dan kekayaan budaya Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terpancar nyata dalam pembukaan…
SIGI - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Parigi Moutong sukses menyita perhatian publik pada…
PARIGI MOUTONG - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an…
TOLI-TOLI, Kamis (4/6/2026) – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menghadiri upacara kesiapsiagaan yang dirangkaikan dengan…