LBH Ansor Gugat PT KAI Soal Kelayakan Ganti Rugi Penggusuran Warga Manggarai

SOALKAKITA, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor mengawal sidang gugatan warga Manggarai yang digusur di Kantor Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (15/1) siang. LBH Ansor menganggap nilai ganti rugi yang ditawarkan PT KAI jauh dari layak.

LBH Ansor mendampingi warga Manggarai Jakarta Selatan yang kini sedang bersengketa dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pihak LBH Ansor membantu warga yang menjadi korban penggusuran untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang layak kepada pihak PT KAI.

Meski sudah puluhan tahun tinggal di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, namun warga tidak dapat terbebas dari penggusuran. Wilayah yang mereka diami selama ini terdampak penggusuran oleh PT Keteta Api Indonesia (KAI) yang membutuhkan lahan untuk kepentingan pembangunan.

PT KAI menyediakan ganti rugi. Namun, warga merasa keberatan karena nilai ganti rugi yang ditawarkan terlalu jauh dari nilai yang semestinya diterima. Warga lantas menggandeng LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP Asnor) untuk melawan dan mengajukan gugatan.

“Fokusnya memang soal besaran ganti rugi yang jauh dari semestinya. Tapi selain itu kami juga mempersoalkan terkait prosedur-prosedur yang diabaikan oleh PT KAI termasuk soal konsinyasi ganti rugi,” kata Koordinator Advokasi dan Litigasi LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finza.

Dendy menambahkan, seharusnya PT KAI memberikan ganti rugi yang sepadan dan berkeadilan. Jangan lantas dengan dalih pembangunan malah menjadikan masyarakat sengsara karena nilai ganti rugi yang sangat kecil. 

“Pak Presiden Jokowi pernah bilang, kalau penggusuran bukan ganti rugi. Tetapi masyarakat mendapat ganti untung sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup. Tapi di lapangan ternyata statemen Pak Presiden tidak terwujud,” kata Dendy.


Sumber: NU Online

SOALKAKITA

Recent Posts

UIN Datokarama kerjasama Pemda Buol optimalkan implementasi Tri Dharma PT

Buol - Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi…

2 hari ago

Dengar Aspirasi Publik, Bupati Parigi Moutong Resmi Batalkan Usulan Wilayah Pertambangan

Parigi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong secara resmi membatalkan usulan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah…

3 hari ago

Kawal Kebijakan Tambang, Aliansi Rakyat dan DPRD Parigi Moutong Akan Gelar Dialog Publik

PARIGI MOUTONG – Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong (ARPP) akan menggelar sebuah dialog rakyat yang…

4 hari ago

Langkah Nyata Sekda Parigi Moutong Dorong Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah Lewat Digitalisasi Distribusi Pangan

Jakarta – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi daerah…

4 hari ago

Sekretaris Daerah Parigi Moutong Kunjungi Ombudsman RI, Dorong Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah…

5 hari ago

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu dan LBH Rumah Hukum Tadulako Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Palu - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LBH…

5 hari ago