Categories: Soal Hukum

Lemahnya Pengawasan Terhadap Kasus Korupsi

Reporter : Nur Fitri

SOALKAKITA, Parigi Moutong-  Korupsi Selama ini masih menjadi masalah yang sangat memilukan bagi Negara, korupsi juga kita ketahui sebagai penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh siapa saja untuk kepentingan pribadi.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat saat ditemui di tempatnya, Sukri Hi Cakunu mengatakan, korupsi secara garis besar di Indonesia begitu marak, jumlah pelaku korupsi semakin hari semakin bertambah bukan semakin berkurang.(19/9/2019)

“Korupsi yang semakin hari bertambah bukan berkurang ini menandakan bahwa korupsi ini terus terjadi dan terus bertambah,” ujarnya.

Dia mengatakan, terjadinya korupsi dapat dilihat dari beberapa factor pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Penyelidik Keuangan (KPK), Masyarakat, Wartawan, Penegak Hukum yaitu Kepolisisan, Kejaksaan, Pengadilan.

“Bahwa pelaku korupsi tidak memiliki efek jerah diakibatkan beberapa oknum-oknum yang paling banyak menjadi mafia korupsi. Pelaku korupsi juga menganngap bahwa kasus korupsi saat ini masih bisa diperjual belikan. Saya tidak punya catatan banyak tentang penegak hukum yang interfensi terhadap korupsi tapi banyak kita lihat di media Televisi (TV) bahwa mereka sering menjadi mafia korupsi, sehingga pelaku korupsi menganggap bahwa ketika melanggar tidak menjadi efek jerah karena hukum bisa mereka beli,” tambahnya,” Jelasnya.

Dia mengatakan, harapan masyarakat yaitu bagaimana cara kerja dari DPR yang tidak hanya sekedar mengesahkan anggaran melainkan dapat mengawal anggaran tersebut, transparansi terhadap penangan kasus.

“Seharusnya anggota DPR itu tidak hanya sekedar mengetuk palu saja dan mengesahkan anggaran, tetapi lalai dalam pengontrolan sejauh mana anggaran itu dilaksanakan,” jelasnya.

Dia menerangkan, penanganan kasus korupsi itu dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan atau pengajaran orang tua agar anak-anak yang nantinya menjadi tongkat estafet bangsa dapat menjadi pemimpin yang jujur, membangun karakter melalui keteladanan dari pihak orang tua dan guru sebagai pendidik yang sangat berpengaruh terhadap karakteristik setiap individu. Penanaman moral melalui pemahaman agama yang ditanamkan kepada setiap orang terjalin dan terbangun pada pembentukan kode etik setiap individu.

“Orang tua harus memberikan pendidikan dari dasar yang ditanamkan kepada anak sejak dini karena itu akan menjadi jangka panjang bagi setiap pribadi sebab mereka akan takut nantinya menjadi koruptor karena telah tertanam pada diri mereka bahwa adil dan jujur itu harus ditanamkan kedalam jiwa mereka, terutama pelajaran atau pemahaman agama yang harus orang tua tanamkan agar rasa takut kepada kekuasaan Tuhan itu menanam pada jiwa untuk meningkatkan moral, kode etik, bagi setiap orang,” tutupnya.

SOALKAKITA

Recent Posts

UIN Datokarama kerjasama Pemda Buol optimalkan implementasi Tri Dharma PT

Buol - Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi…

2 hari ago

Dengar Aspirasi Publik, Bupati Parigi Moutong Resmi Batalkan Usulan Wilayah Pertambangan

Parigi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong secara resmi membatalkan usulan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah…

3 hari ago

Kawal Kebijakan Tambang, Aliansi Rakyat dan DPRD Parigi Moutong Akan Gelar Dialog Publik

PARIGI MOUTONG – Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong (ARPP) akan menggelar sebuah dialog rakyat yang…

4 hari ago

Langkah Nyata Sekda Parigi Moutong Dorong Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah Lewat Digitalisasi Distribusi Pangan

Jakarta – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi daerah…

4 hari ago

Sekretaris Daerah Parigi Moutong Kunjungi Ombudsman RI, Dorong Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah…

4 hari ago

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu dan LBH Rumah Hukum Tadulako Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Palu - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LBH…

5 hari ago