Parigi Moutong – Rumah Hukum Tadulako menyatakan akan segera melaporkan sejumlah temuan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Kabupaten Parigi Moutong.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Nur Fitri yang menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi data dan bukti terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut.
“Kami sudah pegang datanya. Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan temuan-temuan ini ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujar Nur Fitri.
Menurutnya, temuan dalam LHP APBD 2025 tersebut mengindikasikan adanya potensi penyimpangan yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan.
Rumah Hukum Tadulako juga menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Langkah pelaporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih tegas, sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
SULAWESI – Ekspedisi Riset Akuatika (ERA) turut berpartisipasi dalam Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026 yang…
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons darurat kekeringan dan kebakaran hutan…
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan…
PARIGI MOUTONG - Desa Kota Raya Selatan menjadi sorotan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat…
Parigi Moutong - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-62 dengan tema "Sehat Untuk Semua",…
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis…