Reporter : Akbar Lehalima
SOALKAKITA, Parigi Moutong– Soal Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, banyak Wakil Rakyat jadi ikutan “ gemas”
Maraknya penambangan ilegal yang terdapat pada Wilaya Kabupaten Parigi Moutong, terkesan menuia polemik sesama politisi.
Hal yang miris, ketika persolaan tambang jadi peluang bagi politisi untuk mendulang suara rakyat. Sehingga, muculah sosok figur yang pro terhadap masyarakat bukan pro terhadap pemodal yang diduga bisa berafiliasi terhadap barter politik.
Mencuatnya kecalakan korban jiwa pada Rabu, (24/02). terlihat para Wakil Rakyat mulai mengeluarkan statementnya masing-masing soal aktivitas PETI ilegal di Desa BurangaKecamtan Ampi Babo,
Padahal, sesama politisi terkesan saling ‘melempar batu sembunyi tangan’.
Krisu sana sini, sebelum kecalakan pada PETI Buranga beberapa hari lalu, Para politisi terkesan menjadi pahlawan terdepan. Padahal, sebelum terjadi nya kecelakan pada pertambangan tanpa izin yang beroperasi di Desa Buranga nyaris terdiamkan.
Pantuan media ini, banyak cerita mistis yang beredar samapi kalangan masyarak. Terkait blusukan para politisi ke PETI Desa Buranga.
Dari blusukan itu, nantinya akan mengarahkan pada pilkada 2024, yakni. Menuju kursi kosong satu Kabupaten Parigi Moutong.
Akan tetapi, persoalan PETI di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong sudah di bahas dalam Rapat Koordinasi Forkopimda, Senin (1/03), yang di hadiri kalangan pemda maupun wakilrakyat.
Sehingga dari persoaalan itu, pemda serta wakilrakyat maupun aparat penegak hukum bersepakat untuk menutup aktivitas PETI yang tidak mengantongi izin atau ilegal.
Melansir dari Soalkakita channel, salah satu anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tengah juga ikutan “gemas” terkait PETI ilegal di Parigi Moutong.
Tonton juga vidoenya:https://www.youtube.com/watch?v=0JZP1CJEkTg
ART Bakal Mengundang Kapolri Bahas PETI Ilegal di Wilaya Parimo
Kehadiran anggota DPD-RI di Parigi Moutong, mempunyai agenda tersendiri. Yakni, melaksanakan kegiatan reses terkait penyerapan aspirasi masyarakat dan Badan Pengkajian MPR-RI, Rabu (3/03).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha, SH.,MH mengungkapkan, akan melakukan rapat kerja dengan Pak Kapolri untuk membahas persoalan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.
“Saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah MPR RI, secara konstitusional hak-hak yang di amanatkan kepada saya secara konstitusi saya harus menjalankan amanat rakyat,” ujarnya.
Ia menuturkan, perlu dipertanyakan dengan adanya korban jiwa yang terjadi bebera hari lalu di PETI ilegal Desa Buranga Kecamatan Ampibabo.
“Sehinga ini yang nantinya menjadi pertanyaan terkait opini-opini maupun isu yang berkembang,”ujarnya.
Ia menambahkan, kalau masyarakat yang menyewa alat tersebut buktikan, sehingga bisa di kembalikan kepada masyarakat yang menyewa alat itu.
“Tapi kalau bukan masyarakat yang menyewa, berarti adansesuatu di situ, yang hadir itu yang harus bertanggung jawab Jangan di Backup tangkap orangnya bongkar persoalan ini,” Pungkasnya
