Reporter : Ital
SOALKAKITA, Palu – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan, panitia khusus (Pansus) rehabilitasi dan rekontruksi yang baru-baru ini dibentuk oleh DPRD Kota Palu benar-benar memperjuangkan aspirasi penyintas di Kota Palu.
“Kita berharap Pansus yang dibentuk ini tidak sekedar casing untuk memperlihatkan bahwa DPRD Kota Palu seakan-akan serius mengawasi pelaksanaan rehab rekon kepada publik. Kita ingin Pansus rehab rekon tersebut bekerja betul-betul untuk memperjuangkan kepantingan penyintas di Kota Palu.” kata Adriansa
Dia menyebut tugas Pansus adalah memastikan pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi betul-betul berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan penyintas.
“Jangan sampai yang tidak menjadi kebutuhan penyintas justru itu yang menjadi prioritas Pemkot, seperti pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran hingga triliunan. Sementara para penyintas masih menderita di tenda-tenda pengungsian dan di hunian sementara.” Tegas Adriansa
Pansus menurutnya mesti mengutamakan kepentingan penyintas dalam proses evaluasi kerja-kerja Pemkot selama ini. Sebab kata dia, kondisi penyintas saat ini makin memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah Kota.
“Tujuh belas bulan tinggal di tenda atau huntara itu tidak mudah, sudah banyak penyintas jatuh sakit bahkan ada yang meninggal karena kondisinya yang tidak layak huni. Ditambah lagi mayoritas penyintas tidak memiliki pekerjaan, untuk makan sehari sekali saja sulit mereka dapatkan.” Tutur Adriansa
Adriansa juga berharap Pansus rehab rekon betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat terutama penyintas dalam setiap pembahasan masalah yang akan menjadi keputusan resmi DPRD Kota Palu kepada Pemkot Palu.
“Sebelum pembentukan Pansus, DPRD Kota Palu memang mengatakan akan membuka setiap sidang pembahasan masalah rehab rekon. Pernyataan ini harus betul-betul dilaksanakan, jangan sampai sekedar pernyataan tapi dalam prosesnya masyarakat tidak lagi dilibatkan.” Kata Adriansa
Selain itu, Adriansa juga berharap kepada Pansus rehab rekon Kota Palu untuk mengevaluasi anggaran yang digunakan selama penyelenggaraan bencana di Kota Palu mulai dari tanggap darurat, transisi hingga fase rehab rekon yang sedang dilaksanakan saat ini.
“Selama ini kita tidak perna tahu berapa biaya yang habis dan berapa dana yang masuk ke KAS daerah kota Palu selama penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pansus harus menelisik seluruh anggaran itu dan meminta Pemkot membuka laporan keuangannya kepada publik karena itu uang Negara dan dana publik jadi perlu transparansi dan keterbukaan.” Kata Adriansa
Adriansa juga berharap Pansus rehap rekon mendesak Pemkot Palu untuk segera menyalurkan dana stimulan kepada penyintas yang benar-benar rumahnya rusak baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan.
“Uangnya kan sudah ada, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda penyalurannya karena alasan data yang belum valid,” pungkas Ardiansa.
