Anwar Hafid : Ada 39. 387 KK di Parigi Moutong Tergolong Miskin

Soalkakita, Parigi – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, Ketua Tim Penggerak PKK, serta puluhan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengakui sejumlah komitmen yang ia dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido jalankan selama satu tahun terakhir belum maksimal.

Hal itu, menurutnya, dipengaruhi oleh luasnya wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki sekitar 2.000 desa dan 157 kecamatan.

Ia menjelaskan, anggaran yang digelontorkan pemerintah provinsi belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

Karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat melalui penguatan kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten agar berbagai persoalan bisa disentuh secara menyeluruh.

Menurut Anwar, persoalan mendasar yang menjadi alasan digelarnya rapat kerja tersebut adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Angka kemiskinan kita selama satu tahun terakhir ini memang turun, tetapi belum signifikan. Penurunannya hanya sekitar 0,54 persen atau sekitar 13 ribu masyarakat miskin yang berpindah menjadi tidak miskin,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini masih terdapat sekitar 330 ribu warga Sulawesi Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara di Kabupaten Parigi Moutong, tercatat sebanyak 39.387 kepala keluarga masih tergolong miskin.

“Ini menjadi tugas Pemprov, Pemda, dan seluruh stakeholder untuk sama-sama bahu-membahu menuntaskannya. Tugas pokok kita hadir di sini adalah menyelamatkan saudara-saudara kita dari garis kemiskinan,” tegasnya.

Anwar menekankan bahwa program lain bukan tidak penting, namun pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh lagi dibebankan hanya kepada bupati, gubernur, atau bahkan presiden semata, melainkan harus diselesaikan secara gotong royong.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kerja berbasis data dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir masih terdapat penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran karena lemahnya sinkronisasi data.

“Kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan, mari mulai sekarang kita bekerja dengan data. Kita harus berani mengakui kelemahan kita. Banyak kebutuhan yang lebih penting belum tersentuh, sementara yang bisa ditunda justru terealisasi. Itu terjadi karena persoalan data,” sebutnya.

Anwar juga mengeluhkan belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait data, serta belum optimalnya perencanaan berbasis data dalam penanggulangan kemiskinan.

“Ke depan, mari kita kolaborasikan perencanaan ini. Kita rencanakan bersama bagaimana menanggulangi saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan,” tandasnya.