Categories: Berita

Kawal Kebijakan Tambang, Aliansi Rakyat dan DPRD Parigi Moutong Akan Gelar Dialog Publik

PARIGI MOUTONG – Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong (ARPP) akan menggelar sebuah dialog rakyat yang krusial, mengangkat tema “Mengawal Kebijakan Bupati Terkait Pertambangan”. Acara ini menghadirkan Alfres M. Tonggiroh Ketua DPRD Parigi Moutong, , bersama sejumlah anggota dewan untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait arah kebijakan pertambangan di daerah tersebut.

Dialog yang diinisiasi sebagai bentuk pengawasan publik ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama diskusi adalah pengawalan terhadap penetapan usulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat.

Peran Aktif Masyarakat dan DPRD

Ketua Panitia Pelaksana, Gugun, dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh bupati.

“Kami dari Aliansi Rakyat Peduli Parigi Moutong memprakarsai dialog ini agar ada ruang bagi publik untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait pertambangan,” ujar Gugun. “Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD adalah momentum penting untuk menyatukan pandangan dalam mengawal kebijakan eksekutif,” tambahnya.

Kegiatan ini menegaskan peran krusial DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam fungsi pengawasannya. Kehadiran Ketua DPRD dan jajarannya menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk menyerap aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fokus pada Transparansi Izin Tambang

Diskusi publik ini menjadi sorotan karena menyoroti langsung proses penetapan usulan IPR. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses perizinan berjalan transparan, berkeadilan, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat lokal serta kelestarian lingkungan.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan pertambangan yang berkelanjutan dan pro-rakyat di Kabupaten Parigi Moutong. Dialog semacam ini menjadi preseden positif bagi demokrasi lokal, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam pembangunan daerah.

SOALKAKITA

Recent Posts

Bupati Parigi Moutong Hadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Deklarasi Desa Bersinar di Sulawesi Tengah

PALU – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom bersama Wakil Bupati H. Abdul Sahid,…

21 jam ago

Pelantikan Pejabat dan Pengukuhan PPPK, Bupati Parigi Moutong Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Pengukuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

4 hari ago

Lantik 987 Aparatur, Bupati Erwin Burase Minta PPPK dan Pejabat Parigi Moutong Hadirkan Inovasi Pelayanan

Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Pengukuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

6 hari ago

Parigi Moutong Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Wujud Nyata Komitmen Jaminan Kesehatan Nasional

JAKARTA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan…

1 minggu ago

Wabup Abdul Sahid Lantik Pengurus BAMAG Parigi Moutong Periode 2025–2029

Parigi - Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, secara resmi membuka kegiatan Pelantikan Pengurus Badan…

1 minggu ago

Wabup Parigi Moutong Teken Perjanjian Kinerja Kesehatan 2026 dan Bahas Jasa Medis Puskesmas

PARIGI MOUTONG – Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, S.Pd membacakan sambutan Bupati Parigi…

1 minggu ago