Mampukah PDI-P Hattrick?

Oleh : andono wibisono (praktisi media)

SEJAK 3 Oktober 2022 lalu, kebisingan demokrasi di Indonesia alami intensitas. Sejak nama Anies Baswedan diusung sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem. Peo kontra di internal partai restorasi itu sampai ke dinamika politik nasional. Kali lain saya akan menulis soal ‘genitnya’ Nasdem.

Tulisan mencoba melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Pemilu 2024. Mampukah melakukan hattrick dengan memenangi putaran kekuasaan konstitusi lebih dua kali? Memenangi pesta demokrasi lebih dua kali?

Partai moncong putih ini memang partai yang lahir dari rahim ‘melawan kekuasaan’ Orde Baru. Sejarah Indonesia memilih PDI-P dengan dinamikanya hingga pemilu 1999 partai wong cilik besutan Mega menang.

Sebagai pemenang pemilu hasil reformasi, PDIP meraup 153 kursi di DPR RI. Jumlah suaranya 35.689.073 suara atau 33,74 persen. Partai ini memiliki variabel komplementer. Salah satunya; mengusung trah soekarno dan variabel iduologi fanatik. Yaitu; marhaenisme kah, soekarnoisme kah. PDIP itu dipilih rakyat sebagai bentuk protes atau oposisi ke kekuasaan Orba.

Tapi, Mega tidak cukup memiliki pengalaman politik. Partainya menang namun tidak menjadi presiden di pemilu 1999. Yang menjadi presiden adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Pemilihan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden dan tanggal 21 Oktober 1999 untuk memilih Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan ini menghasilkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999 dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Awal mulanya PDIP menang pemilu tapi Pimpinannya bukan presiden.

Pemilu 2004 digelar. Pemilihan presiden Megawati pun kalah dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejarah politik di Indonesia paling rumit di era ini. Partai Golkar memenangkan Pemilu 2004. Padahal tuntutan reformasi masih sangat kental di tahun tahun itu agar partai ini dibubarkan malah membalikkan wajah politik kita.

Begitu juga pemilihan presiden 2004. Mega yang masih berkuasa dan PDIP sebagai pemenang pemilu sebelumnya (1999) mesti kalah dengan Golkar. Mega kalah dengan SBY. Demokrasi paling bising dan rumit di 2004. Oh ya ada dua parpol baru dan meraih kursi signifikan. Yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara.

Mega mengapa kalah? Padahal berkuasa? Ini perlu dielaborasi oleh semua kader dan simpatisan PDIP hemat saya. Bisa jadi karena gaya SBY memainkan ‘jemderal cengeng’ dari ucapan Taufik Keimas atau apa itu variabel lain. Tentu masih banyak variabel untuk bisa dipakai mengukur kekalahan Mega 2004. Karena Pemilu kala itu dua putaran. Ini kali kedua trah Soekarno kalah di kancah politik pasca reformasi. 1999 dan 2004.

Lantas mengapa pemilu 2014 dan 2019 PDIP kembali dua kali berturut-turut? Apakah masih karena trah Soekarno? Apakah karena Mega mampu memosisikan diri kembali ke asal mula berdirinya partai wong cilik yaitu oposisi?

Catatan saya sejak 1999 sudah menulis berita politik, setidaknya ada dua variabel besar. Pertama; variabel fanatik idiologis di PDIP. Yaitu di pinggiran Jawa, kaum feodalistik dan premordial masih sangat besar percaya ke Soekarno. Idiologi marhaenaisme, bahkan Soekarnoisme. Kekuatan PDIP itu. Di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, Bali, Sumatera dan lainnya.

Variabel kedua; PDIP diuntungkan dengan tampilnya seorang yang dianggap benar-benar wakil wong cilik. Lugu, bersahaja, memiliki keinginan kuat membela wong cilik, lahir dari keluarga biasa. Yaitu Jokowi. Kembali arus bawah dan marwah parpol oposisi memiliki amunisi maha dahsyat. Dua periode Demokrat tak mampu hattrick!

Pertanyaannya seperti judul di atas? Mampukah PDIP di pemilu 2024 ini memenangi pemilihan legislatif dan sekaligus Pilpres? Dua kali hattrick (Pileg dan Pilpres). Masih sangat kabur, atau sangat begitu dinamis. Masih sisa 1,5 tahun gelaran serentak pemilu 2024.

Standing point yang ingin saya tulis yaitu; mampukah PDIP mempertahankan variabel yang dipersonifikasikan sebagaimana Jokowi? Kedua; PDIP mesti belajar banyak dari catatan pemilu Mega yang trah Soekarno kalah di 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pun menang 2014 dan 2019 bukan trah Soekarno juga presidennya. Di sinilah bisingnya demokrasi di Indonesia.