Menkopolhukam dorong KAHMI jadi teladan politik berkeadaban

Menteri Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Prof Mahfud MD mendorong agar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dapat menjadi teladan politik berkeadaban di Indonesia.

“KAHMI harus memberikan contoh menjadi teladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban ditanah air,” kata Menkopolhukam Prof Mahfud MD saat gala dinner Musyawarah Nasional KAHMI XI di Kota Palu, Kamis (24/11/2022) malam.

Dia menjelaskan bahwa dalam politik demokrasi berkeadaban itu para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga silahkan saja berpolitik akan tetapi tetap harus berkeadaban tidak boleh melakukan bully apalagi menghina lawan politiknya,” jelas Dewan Pakar MN KAHMI.

Oleh karena itu, KAHMI menurut Prof Mahfud MD agar kembali kepada khittah atau cita-cita para pendahulunya senantiasa menciptakan kader bangsa yang mengurus pemerintahan pada berbagai tingkatan.

“Nilainya pada saat itu berpikir bagaimana caranya Indonesia betul-betul merdeka sehingga anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan ini dan sekarang pintunya sudah terbuka luas tinggal kembali pada diri sendiri apakah mau berkhianat pada nilai itu atau tidak,” ucapnya.

Prof Mahfud MD juga menambahkan agar Munas KAHMI XI tersebut harus berakhir dengan damai yang memberikan kesejukan baik pada internal maupun publik luas.

Adapun berbagai perbedaan adalah hal biasa yang sudah sewajarnya terjadi sekaligus menjadi dinamika dalam setiap penyelenggaraan Munas para alumni Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Adapun Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam XI (Munas KAHMI) akan dibuka Wakil Presiden Indonesia KH Ma’ruf Amin di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (25/11/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Wapres akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wapres RI periode 2014-2019 Jusuf Kalla, dan Menteri Sekretaris Negara periode 1998-1999 Akbar Tandjung.